Pemilu, Jangan Berikan Suara Kosong

Indonesia Sebagai salah satu negara demokrasi, pada tanggal 9 april 2014 akan menggelar pesta demokrasi, Khususnya untuk pemilihan anggota legsilatif. Yang nantinya pemilu tersebut akan melahirkan wakil rakyat yang akan duduk di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Wajah-wajah lama anggota legislatif turut membersamai hangatnya pemilu 2014 kali ini.

Telah diatur dalam undang-undang bahwa ada tiga fungsi pokok sebuah badan legislatif yakni Legislasi, anggaran dan yang terakhir pengawasan. Yang pada intinya, tujuan dari ketiga fungsi ini adalah untuk memakmurkan negara dan menyejahterkan rakyat. Tapi yang jadi permasalahan ialah ketika kehadiran badan legislatif tidak berdampak apa-apa pada kehidupan rakyat. Jelas yang salah bukanlah fungsi badan legislatifnya, karena dalam negara demokrasi pembagian kekuasaan ini telah matang adanya (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Tapi yang patut dipersalahkan atas semua ini ialah kinerja daripada anggota legislatif itu sendiri.

Bagaiaman tidak Rapor kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 2013 ini jeblok alias buruk sepanjang lima tahun terakhir. Lantaran hingga akhir tahun, hanya ada tujuh Undang-Undang yang dihasilkan dari 70 Proglam Legislasi Nasional (Prolegnas) yang mereka buat sendiri. Kinerja yang buruk ini semakin diperparah pula dengan prilaku korupsi sebagian anggota legislatif, jadi ibaratnya rakyat sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Mungkin  Inilah sederatan faktor yang menjadikan sebagian rakyat apatis terhadap penyelenggaraan pemilu. karena anggapan selama ini bahwa anggota legislatif yang mereka pilih tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, atau tepatnya selama ini rakyat hanya memberikan kertas suara kosong, walaupun secara kasat mata mereka memilih. Pertanyaan selanjutnya yang harus segera dijawab adalah, lantas rakyat mau bagaimana? Di satu sisi mereka harus menjadi warga negara yang baik dengan tetap menggunakan hak suaranya, dan di sisi lain mereka dihadapkan pada kondisi ketidakpercayaan terhadap para caleg, sehingga akankah mereka kembali memberikan suara kosong?

Lantas bagaimana?

Menurut hemat penulis setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan rakyat pertama, tolak money politic, Salah satu persoalan yang sedang dihadapi dalam proses pemilu, adalah gencar-gencarnya money politic. Rakyat miskin tentulah dengan senang hati menerima uang tersebut, tapi tetap saja tidak ada makan siang yang gratis. Sudah sewajarnya caleg yang melakukan money politik ini diblacklist dari dari daftar pilihan rakyat, karena sudah jelas seorang yang bermental “penyogok” akan menjadi seorang koruptor untuk kedepannya.

Logika sederhananya, uang yang dihabiskan oleh caleg untuk membeli suara tentulah harus ada gantinya. Karena tidak mungkin seorang caleg mau menghambur-hamburkan uangnya jika tidak ada gantinya, apalagi jabatannya diraih dengan cara-cara yang tidak halal. Makanya jangan heran kalau sekarang kita melihat banyak dari anggota dewan yang telah mendekam di jeruji besi karena kasus korupsi, hal ini mereka lakukan karena harus mengganti uang pribadi mereka yang telah dihabiskan untuk membeli suara.

Kedua, rakyat harus lebih peka, maksud peka di sini adalah dengan lebih banyak mencari informasi mengenai track record para caleg tersebut, supaya rakyat tidak membeli kucing dalam karung. Yang nantinya akan jelas terlihat caleg mana yang memiliki kapasitas  sehingga layak untuk dipilih. Karena dalam era demokrasi ini semua orang berkesempatan untuk mencalonkan diri sebagai caleg asalkan memenuhi syarat, sekalipun itu pencuri. 

Dengan lebih pekanya rakyat terhadap proses pemilu, akan lahirlah anggota-anggota legislatif yang memiliki kapasitas dan niat yang jujur untuk menyejahterakan rakyat, tidak ada lagi suara kosong. Karena anggota legislatif yang dipilih rakyat sebaggai wakilnya telah menunjukkan kinerjanya secara profesional. Dan rakyat tidak lagi memiliki sikap ketidakpercayaan kepada para anggota legislatif, karena selama ini yang dirasakan oleh rakyat “ada dan tidaknya anggota legislatif, toh sama saja”.